14 BUMN Bakal Dibubarkan, Pemerintah Diminta Tetap Karyakan Pegawainya

Rabu 30 September 2020

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Foto: istimewa)

PPP - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi mengaku kaget mendengar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membubarkan 14 perusahaan pelat merah. Meskipun, menurutnya, memang banyak BUMN yang tidak sehat dan layak dibubarkan.

Pria yang biasa disapa Awiek ini mengatakan masalah yang bisa muncul dari pembubaran ini adalah mengenai nasib karyawan. "BUMN harus bisa menjadi contoh bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik," kata Awiek, Rabu, (30/9/2020).

Menurut dia, jika terpaksa harus ada pemutusan hubungan kerja, maka seluruh hak karyawan harus bisa dipenuhi sesuai dengan kontrak dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. "Namun diharapkan Kementerian BUMN harus berjuang untuk mengkaryakan para karyawan di unit atau BUMN lainnya yang masih sehat."

Di samping itu, Awiek mengatakan bahwa pembubaran perusahaan pelat merah tersebut tetap harus memenuhi tahapan sesuai dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maupun UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan.

Serta, sebelum pembubaran dilakukan, Kementerian BUMN harus bisa menjelaskan kepada DPR dan publik tentang kriteria perseroan yang perlu dibubarkan, digabung, atau dilebur. "Kriteria itu pun harus menjadi acuan dalam menyikapi kondisi semua BUMN yang ada," katanya.

PolitisI PPP ini meyakini bahwa masalah BUMN belum akan selesai dalam waktu dekat. Karena itu, ia meminta Kementerian BUMN dan pemerintah pusat mencari format terbaik guna meningkatkan kompetensi perusahaan.

Format tersebut, kata dia, bisa saja dengan membentuk super holding ala Singapura dengan Temasek yang banyak diusulkan. Bisa pula dengan melanjutkan pembentukan holding-holding perusahaan berdasarkan kesamaan bisnisnya seperti yang sedang dilakukan kementerian BUMN saat ini.

"Semua alternatif perlu dikaji secara komprehenship agar BUMN yang ada bisa profit dan tidak menjadi beban bagi anggaran negara," tuturnya.

Sumber : tempo.co

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965