Elly Rachmat Yasin Ingatkan Bahaya Utang BUMN

Selasa 29 September 2020

  • BAGIKAN

Elly Rachmat Yasin (Dok. PPP)

Jakarta - Kementerian BUMN mengumumkan sebanyak 14 badan usaha milik negara akan dilikuidasi alias dibubarkan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Menurut Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin terdapat 13 BUMN besar yang memiliki utang jatuh tempo pada kurun waktu Mei hingga Desember 2020.

"Mereka ini buat cicil utang saja susah. Belum lagi untuk bertahan di masa pandemi agar tetap bisa berproduksi, melakukan penjualan, dan tidak melakukan PHK. Apalagi untuk mengembangkan usahanya atau ekspansi bisnisnya," kata Elly.

Menurut data Bank Indonesia, kata dia, keseluruhan utang BUMN per April 2020 mencapai 53 miliar dollar AS, yang setara dengan Rp. 775 triliun. Kebanyakan untuk memodali proyek, tapi ternyata tidak semua proyek yang mereka kerjakan itu layak secara komersial.

"Jadi utang menumpuk, tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membayarnya," jelasnya.

Pandemi yang melanda dunia saat ini juga menyebabkan kelesuan ekonomi global. Beban berat pun dirasakan perusahaan-perusahaan BUMN. Pendapatan yang terus tergerus
"Kinerja operasional (BUMN) juga menurun, dan sulitnya likuiditas untuk membayar utang yang jatuh tempo," katanya.

Kemudian yang menjadi persoalan, katanya, yaitu kebiasaan BUMN dalam mengerjakan proyeknya tidak bersumber dari kas mereka. Tetapi, pendanaan dari utang baik dari dalam maupun luar negeri. Keuangan mereka bersumber dari utang. Itulah di antara yang menyebabkan beratnya kemampuan perusahaan membayar utang.

Dalam laporan lima tahunan BUMN, ada beberapa yang pertumbuhan utangnya lebih besar daripada laba perusahaan. Cara lama pengelolaan BUMN seperti ini harus dibenahi. Terlebih di masa pandemi yang berpotensi memperparah kondisi. Keuangan perseroan pasti terganggu, tetapi kewajibannya berjalan terus.

"Bantuan pemerintah Rp. 152 triliun dengan skema pembayaran utang, penyertaan modal negara dan dana talangan tahun ini sifatnya terbatas, hanya mengurangi beban sementara," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera membenahi dalam pengelolaan BUMN dengan segera restrukturisasi utang BUMN.

"Kita tentu tidak mengharapkan terjadinya gagal bayar atas utang korporasi negara ini. Karena gagal bayar BUMN dapat menyebabkan penanggulangan krisis akibat covid-19 semakin sulit," pungkasnya. (*)

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965