Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah, PPP : Pengingat Bagi Pemangku Kepentingan

Selasa 29 September 2020

  • BAGIKAN

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani (Foto : Dok PPP)

PPP - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bakal menggugat pemerintah jika gelaran pilkada serentak menimbulkan klaster Covid-19.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan sikap PP Muhammadiyah sebagai pengingat bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada.

"PPP berpendapat bahwa rencana Muhammadiyah yang akan menggugat pemerintah jika kasus Covid-19 naik pasca Pilkada nanti sebagai pengingat bagi semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pilkada," ujar Arsul, Selasa (29/9/2020).

Arsul mengatakan pihaknya memahami betul bahwa ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah memang punya kewajiban moral untuk mengingatkan semua pihak.

Mulai dari jajaran pemerintahan, jajaran KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, parpol maupun paslon dan tim-nya.

Terutama terkait Pilkada pada 9 Desember mendatang memiliki potensi menaikkan keterpaparan Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, dengan diambilnya keputusan tetap melaksanakan pilkada, maka tidak ada pilihan lain selain harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan penindakan yang tegas atas pelanggarannya secara hukum.

"PPP yakin tanpa kedisiplinan terhadap protokol kesehatan, maka daerah yang tidak ada Pilkada tahun ini seperti halnya DKI saja yakni angka Covid-19nya naik. Jadi kuncinya adalah protokol kesehatan," kata dia.

Namun, Arsul menegaskan pihaknya juga ingin mengajak berbagai elemen masyarakat melihat catatan yang ada terkait pilkada serentak 2020.

Pertama, lanjut anggota Komisi III DPR RI itu, jadwal tersebut merupakan jadwal penundaan karena sebelumnya Pilkada direncanakan pada bulan Sptember 2020.

"Kedua, kita tidak tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, kita tidak tahu sampai kapan pandemi akan berakhir. Karena itu satu kunci pencegahan Covid-19 adalah kedisiplinan protokol kesehatan," jelasnya.

"Ketiga, referensi dari beberapa negara yang mempunyai agenda pemilu nasional maupun daerah, ternyata banyak yang tetap menjalankan sepanjang tahun 2020 ini. Contohnya Korsel, Sabah, Malaysia dan AS," tandasnya.

Sumber : tribunnews.com

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965