DPR Minta Masker Berstandar SNI tak Diubah-ubah

Senin 28 September 2020

  • BAGIKAN

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi (Foto: istimewa)

PPP - Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, meminta Kementrian Perindustrian (Kemenperin) tidak mengubah-ubah standar masker yang yang sudah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil-Masker dari kain.

"Harus ada pertanggungjawaban dari Kemenperin dan tidak berubah-ubah, sehingga nantinya masker yang dibuat bisa terus bisa dipergunakan," ungkap Baidowi dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Ia menegaskan, jangan sampai ada perubahan SNI sehingga membuat produk masker di pasaran harus ditarik kembali yang akan merugikan pengusaha maupun konsumen.

Selain itu, Baidowi meminta Kemenperin harus memberikan panduan yang memudahkan produsen, khususnya industri kecil menengah agar bisa memproduksinya dengan mudah.

Baidowi menyebut, standarisasi masker memang penting untuk memastikan standar kesehata yang diperjualbelikan di pasaran. Namun di sisi lain pemerintah harus menjamin kemudahan produsen, mengingat produksi masker kain ini banyak dilakukan industri mikro dan kecil bahkan perorangan.

"Sehingga kualitas masker kain diproduksi IKM dan dipasarkan UMKM bisa diterima di pasaran dan konsumen juga bisa mendapatkan jaminan atas kualitas masker kain yang mereka gunakan," jelas Politikus PPP itu.

SNI yang telah dirumuskan itu telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada 16 September 2020 lalu.

Sumber: mediaindonesia.com

  • BAGIKAN

Berita Lainnya

Edit Profil Sign Out

KARTU TANDA ANGGOTA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. KTA

3171.01.27061979.01.001

Nama

Arya Permana Graha

NIK

This is dummy copy

Jabatan Struktural

Jabatan Non Struktural

Tempat Lahir

Bukit Tinggi, Sumatera Barat

Tanggal Lahir

20 Januari 1965